Pemerintah tengah menyoroti dugaan praktik under-invoicing ekspor yang terindikasi melibatkan sejumlah perusahaan sawit di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa indikasi manipulasi harga ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil pemeriksaan acak terhadap data pengapalan, perusahaan-perusahaan tersebut diduga mengekspor komoditas ke Amerika Serikat dengan menggunakan jalur pedagang perantara di Singapura. Purbaya menyebutkan bahwa perusahaan perantara di Singapura itu disinyalir merupakan entitas afiliasi milik pelaku usaha yang sama. "Harga ke Singapura, setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," ungkapnya, Jumat (22/5/2026).
Purbaya menambahkan, selain pelaporan harga yang lebih rendah, pemerintah juga menduga adanya manipulasi volume barang. Dugaan praktik under-invoicing ini berpotensi merugikan penerimaan negara dari sisi pajak ekspor maupun pajak penghasilan hingga separuh dari nilai riil transaksi. Praktik tersebut juga dinilai mengakibatkan aliran devisa hasil ekspor tidak masuk secara optimal ke dalam negeri.
Merespons temuan ini, pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang saat ini dinilai masih rentan mengalami kebocoran. Hal tersebut menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk meminta DJBC segera berbenah, sebagaimana disampaikan dalam pidato di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Sebagai langkah perbaikan struktural, pemerintah membentuk badan khusus ekspor komoditas bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ke depan, kegiatan ekspor sumber daya alam strategis direncanakan untuk melewati satu pintu melalui DSI guna menjaga transparansi dan standarisasi harga.
Dari sisi pengawasan kepabeanan, Kementerian Keuangan menugaskan Lembaga National Single Window (LNSW) untuk bertransformasi menjadi pusat intelijen berbasis teknologi informasi. Purbaya menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang beroperasi di bawah LNSW dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Sistem AI tersebut akan difungsikan untuk melacak pergerakan kapal secara real-time dari pelabuhan hingga titik distribusi, membandingkan nilai transaksi eksportir dengan harga pasar internasional secara otomatis, serta menelusuri profil kepemilikan perusahaan guna mendeteksi afiliasi terselubung. Melalui integrasi data ini, pemerintah menargetkan potensi kebocoran penerimaan ekspor dapat dicegah lebih dini.
